Jakarta, Pahami.id –
Beberapa anggota komisi e DKI JAKARTA DPRD Tanyakan Kantor Pendidikan (DISDIK) untuk meninjau dan membatalkan nilai 70 untuk penerima Jakarta Smart Card (KJP) Plus.
“Faktanya, mereka yang berada di tengah -tengah tengah, tidak memiliki pencapaian yang baik,” kata Komisi E Jhonny Simanjuntak selama pertemuan dengan diploma yang terkait dengan program KJP Plus dan KJMU, Jakarta, Senin (3/2).
Dengan nilai penerima KJP Plus atau KJMU setidaknya 70, katanya, dikhawatirkan bahwa partai yang menerima program tersebut tidak lagi menjadi orang yang membutuhkan.
Karena, kata Jhonny, orang yang kurang mampu biasanya memiliki nilai akademik yang buruk, karena kebutuhan harus dibatalkan.
Selain itu, Jhonny yang berkelanjutan, nilai -nilai akademik tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai atau tidak. Alasannya adalah, katanya, setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda.
“Nilai standar ini harus dibatalkan, sehingga bantuan pemerintah dapat ditargetkan untuk mereka yang membutuhkan,” katanya.
Sejalan dengan Jhonny, anggota lain dari Komisi E Muhamad Subki juga meminta agar nilai tersebut tidak merujuk pada kebutuhan KJP Plus dan KJMU.
Selain itu, ia mengatakan pendidikan adalah hak seluruh komunitas, sehingga nilai nilai tidak sejalan dengan Konstitusi 1945.
Sementara itu, Sekretaris Komisi Justin Adrian mengatakan berdasarkan penelitian dalam kecerdasan manusia, itu bukan hanya akademis, tetapi ada banyak kecerdasan lainnya.
“Begitu banyak nilai akademis yang buruk, bahkan jika mereka memiliki kemampuan lain. Ini perlu dipertimbangkan,” katanya.
Rencana gubernur untuk memilih tentang KJP
Dua hari sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta memilih Pramono Anung yang menyatakan bahwa semua janji politik praktis akan dipenuhi dalam waktu 100 hari kerja, termasuk masalah yang terkait dengan kartu pintar Jakarta (KJP) ke kartu Sheat Jakarta.
“Kami akan meningkatkan termasuk penyelesaian KJP yang merupakan masalah utama dalam komunitas yang tidak akan pernah kami selesaikan di satu tempat tetapi di semua bidang,” kata Pramono setelah gelar kehormatan kehormatan kehormatan Betawi di Al Hamid Putra Islamic Putra, Cipayung, Jakarta Timur , Sabtu (1/2).
Pramono mengatakan persiapan KJP harus menjadi sasaran untuk memberi manfaat bagi keluarga yang kurang beruntung. Distribusi target KJP dilakukan dengan memilih data secara selektif dan erat.
“Jadi KJP pada periode terakhir era gubernur, ada 520 ribu, jadi itulah yang akan kita pulihkan dan mereka yang memiliki hak untuk menerimanya.
Pada Kartu Siswa Superior Jakarta (KJMU), Pramono mengatakan kontrak itu tidak akan dilakukan setiap tahun. Tetapi langsung 8 semester sampai kelulusan selesai dari biaya.
Selain itu, Pramono juga berjanji untuk mengembangkan diploma diploma siswa yang ditahan oleh sekolah di semua tingkat pendidikan, dari sekolah dasar, junior, ke tingkat sekolah menengah pada 100 hari kerja pemerintah.
“Ini termasuk ijazah yang ditahan di semua kantor, sekolah dasar, junior tinggi, sekolah menengah di Jakarta kami akan berkulit putih dalam 100 hari,” kata Pramono
(Antara/anak -anak)