Jakarta, Pahami.id —
DPR RI melalui Rapat Paripurna Selasa (9/7) menyetujui pembentukan pansus (Pansus) Kuesioner Pengawasan Haji 2024.
“Sekarang saatnya kita bertanya kepada dewan apakah pembentukan dan susunan nama panitia khusus pengawasan haji seperti yang diusulkan bisa disetujui?” kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam pertemuan tersebut.
“Setuju,” kata peserta rapat.
Cak Imin mengatakan, anggota pansus pengawasan jemaah haji 2024 berjumlah 30 anggota DPR.
Ia juga membacakan susunan panitia khusus angket yang terdiri dari tujuh anggota PDIP; Golkar dan Gerindra masing-masing empat orang; PKB, NasDem, Demokrat, PKS masing-masing tiga. Lalu, dua orang dari PAN, dan satu orang dari PPP.
Anggota Fraksi PDIP antara lain Arteria Dahlan, My Esti Wijayanti, dan Diah Pitaloka sebagai anggota pansus.
Lalu dari Golkar ada nama Ace Hasan Syadzily dan Nusron Wahid. Kemudian PPP diwakili Achmad Baidowi alias Awiek.
Sebelumnya, Cak Imin yang juga Ketua Tim Pemantau Ibadah Haji DPR mendorong pembentukan panitia khusus penyelidikan evaluasi penyelenggaraan haji 2024.
Cak Imin menuturkan, banyak temuan tim DPR yang mengkhawatirkan dan berulang setiap kali ia menunaikan ibadah haji.
Salah satu hal yang disoroti Cak Imin adalah belum adanya koordinasi data yang terdapat dalam Siskohat dengan temuan tim di lapangan.
Pertama, kami ingin segera membentuk panitia khusus untuk menanyakan terkait detail pelaksanaan haji 2024, kata Cak Imin dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/7).
Kemudian, pada Rapat Paripurna DPR ke-20 Masa Sidang V 2023/2024, disetujui pembentukan panitia khusus untuk mengusut berbagai dugaan penyimpangan penyelenggaraan haji 2024.
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel selaku pimpinan rapat menyetujui usulan anggota Tim Pengawasan Haji DPR dan anggota Komisi VIII John Kennedy Aziz yang menyampaikan gangguan tersebut di akhir rapat paripurna.
Oke karena waktunya sudah habis, saya kira karena Tuan Lodewijk (Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus) sudah mengatakan untuk membuat pansus ya, kami setuju untuk membuat pansus, kata Gobel dalam rapat paripurna yang digelar. . di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (4/7).
(mnf/wis)