Site icon Pahami

Berita DPR AS ‘Kunci’ Trump Tak Bisa Seenaknya Lagi dalam Perang Lawan Iran

Berita DPR AS ‘Kunci’ Trump Tak Bisa Seenaknya Lagi dalam Perang Lawan Iran


Jakarta, Pahami.id

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat secara resmi membuat resolusi yang membatasi kekuasaan Presiden Donald Trump dalam perang melawan Iran.

Dewan Perwakilan Rakyat AS sebelumnya mengadakan pemungutan suara mengenai resolusi tersebut pada Rabu (3/6).


Resolusi Dewan Perwakilan Rakyat AS disebut-sebut merupakan teguran keras Trump yang menyeret Washington ke dalam resesi karena perang melawan Iran. Oleh karena itu, Trump harus tunduk dan mendapat persetujuan Kongres terkait kebijakannya dalam perang melawan Iran.

Demokrat telah berulang kali memaksakan pemungutan suara untuk membatasi kekuatan perang Trump baik di DPR maupun Senat, dikutip dari CNN.

Yang mengejutkan, kampanye ini secara bertahap mendapat lebih banyak dukungan dari Partai Republik dalam beberapa pekan terakhir.

Pemungutan suara tersebut menghasilkan 215 suara mendukung dan 208 suara menentang. Anggota parlemen Trump dari Partai Republik, Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett dan Warren Davidson termasuk di antara mereka yang mendukung resolusi tersebut.

“Saya pikir rakyat (AS) tentu saja kecewa,” kata Barrett ketika ditanya tentang penderitaan yang dirasakan konstituennya akibat perang.

Massie, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik, juga telah lama mengkritik Trump karena melancarkan perang di Iran tanpa izin Kongres.

Dia berkata setelah pemungutan suara hari Rabu, “Masyarakat sudah bosan dengan hal ini. Mereka bosan dengan bahan bakar seharga $5 per galon dan solar seharga $6 per galon, dan pupuk yang tidak mampu kami gunakan di pertanian kami di Kentucky.”

Dia mengatakan pemungutan suara yang menentang kekuatan perang “mengirimkan pesan baik bahwa Dewan Perwakilan Rakyat, yang mewakili rakyat, sudah bosan dengan perang ini.”

Anggota Partai Republik lainnya, Fitzpatrick, membela pemilihannya sebagai tindakan efektif yang mengikuti hukum.

“Ada undang-undangnya,” kata Fitzpatrick, anggota Partai Republik dari Pennsylvania, mengacu pada Undang-Undang Otorisasi Perang.

“Saya tidak melihat apa yang rumit dalam hal ini. Bawalah ke Kongres, debatkan substansinya, dan lakukan pemungutan suara. Begitulah seharusnya sistem ini bekerja,” tambahnya.

(membaca)


Menambahkan

sebagai pilihan
sumber di Google




Exit mobile version