Jakarta, Pahami.id —
Bangladesh akan merombak sistem kuota Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasca aksi demonstrasi berdarah baru-baru ini.
Media lokal Bangladesh melaporkan pemerintah diperkirakan akan menerima keputusan Mahkamah Agung pada Selasa (23/7) yang memangkas sebagian besar kuota layanan publik bagi keluarga veteran perang tahun 1971.
Perdana Menteri Sheikh Hasina menerima keputusan Mahkamah Agung pada Senin malam (22/7). Keputusan tersebut diperkirakan akan dipublikasikan dalam catatan resmi pemerintah pada hari Selasa.
Sedikitnya 173 orang tewas akibat kerusuhan di Bangladesh pada Selasa (23/7). Kerusuhan ini juga mengakibatkan 2.500 penangkapan.
Kerusuhan tersebut terjadi setelah demonstrasi mahasiswa selama berminggu-minggu yang memprotes kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem kuota untuk pekerjaan pemerintah. Para pengunjuk rasa menyerukan penerapan skema berbasis prestasi.
Saat ini, pemerintah Bangladesh sendiri telah menerapkan sistem kuota yang memberikan hingga 30 persen pekerjaan di pemerintahan kepada keluarga para veteran tahun 1971.
Menurut para kritikus, sistem ini diskriminatif karena hanya menguntungkan anak-anak pro-Perdana Menteri Sheikh Hasina dan merugikan anak-anak berprestasi.
Pada tahun 2018, pemerintahan Hasina menghentikan sistem kuota ini menyusul protes besar-besaran mahasiswa.
Namun bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan keputusan tersebut dan menerapkan kembali sistem kuota setelah keluarga para veteran tahun 1971 mengajukan petisi.
Mahkamah Agung pada Minggu (21/7) akhirnya memerintahkan pemerintah untuk memotong kuota PNS bagi keluarga veteran menjadi 5 persen. Sebanyak 93 persen kuota PNS harusnya dialokasikan berdasarkan prestasi.
Sisanya yang sebesar 2 persen diminta disisihkan untuk anggota kelompok etnis minoritas, transgender, dan penyandang disabilitas, seperti dikutip dari Al Jazeera.
Kerusuhan di Bangladesh termasuk yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir di negara tersebut. Saking parahnya, pemerintah memutus akses internet dan memberlakukan jam malam untuk menenangkan situasi.
Pemerintah juga mengerahkan pasukan ke jalan-jalan untuk mengendalikan massa.
Para pengunjuk rasa sendiri menghentikan sementara demonstrasi selama 48 jam untuk memberikan waktu kepada pemerintah untuk memenuhi delapan tuntutan mereka, salah satunya adalah permintaan maaf publik dari Hasina dan pembukaan kembali kampus-kampus yang ditutup akibat kerusuhan.
(blq/baca)