Jakarta, Pahami.id –
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro meminta kepala daerah tidak mempermasalahkan pemotongan anggaran transfer daerah (TKD) dalam perkiraan pendapatan dan pengeluaran negara (APBN) 2026.
Dia memastikan pemotongan yang dilakukan pemerintah tidak menyasar dana alokasi umum (DAU) yang bersifat wajib. Oleh karena itu, dia menilai pemotongan bukanlah hal yang mendesak.
“Banyak pemotongan yang dilakukan, sesuaiyang merupakan tugas daerah. Apa kewajiban Pemerintah Pusat, sesuaiSebenarnya Dau. “Dau prihatin dengan gaji buruh, tidak bisa dipotong,” ujarnya kepada wartawan di Menara Nasdem, Sabtu (11/10).
Fauzi kemudian meminta kepala daerah lain bisa mencontoh DKI Jakarta, Bandung, dan Palembang yang punya kemampuan bebas agar tidak lagi bergantung pada TKD.
“Kalau kapasitas fiskal daerah ada, saya kira tidak akan ada masalah. Seperti DKI, di sini sesuai Tidak tergantung pada TKD. “Contohnya Bandung, Palembang, kota-randel besarnya tidak bergantung pada TKD, karena kapasitas daerah ada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fauzi meyakini kisruh pemotongan TKD tidak akan menjadi polemik jika setiap daerah sudah memiliki kemandirian fiskal sejak awal. Oleh karena itu, dia mendorong setiap daerah untuk lebih mengefektifkan kemandirian fiskal agar tidak bergantung pada TKD.
“Selama daerah mempunyai kemampuan, maka kemandirian fiskal di daerah harus ada, baik dari pajak maupun retribusi harus dimanfaatkan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menegaskan, ada beberapa pembangunan di kawasan yang kini diambil alih oleh Pemerintah Federal.
“Kami ingin calon bupati, gubernur, kepala daerah juga memahami situasi fiskal atau keuangan di daerahnya masing-masing sehingga apa yang kita bahas harus tepat,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah memperkirakan hanya Rp649,99 triliun pada APBN 2026. Terjadi pengurangan sebesar Rp269 triliun dibandingkan alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp919,87 triliun.
Delapan belas Gubernur keberatan dengan kebijakan tersebut. Mereka langsung datang ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat pada Selasa (7/10).
Ada Gubernur Sumut Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf Alias Malem, dan Gubernur Utara Sherly Tjouanda.
Gubernur Aceh Mualem menjelaskan anggaran mereka dipotong sebesar 25 persen oleh pemerintah federal. Mualem mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan luka.
(TFQ/Ashar)