Jakarta, Pahami.id –
Menteri Dalam Negeri (Menteri Dalam Negeri) Tito Karnavian akan mengadakan pertemuan koordinasi (pertemuan koordinasi) bersama Kepala Distrik Terkait dengan implementasi program nutrisi gratis (MBG), termasuk kasus meningkat peracunan.
Tito mengatakan pertemuan koordinasi akan diadakan di dekatnya, Senin (29/9). Tito mengatakan pertemuan koordinasi juga akan dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Wakil Badan Nutrisi Nasional (BGN) dan Wakil Menteri Diasmen.
“Besok kami dari Kementerian Dalam Negeri akan menjadi pertemuan zoom dengan semua pemimpin regional, Kepala Kantor Kesehatan, Kepala Pendidikan, dan Sekretaris,” katanya pada konferensi pers di Kementerian Kesehatan pada hari Minggu (9/28).
Dia menjelaskan bahwa pada koordinasi Menteri Kesehatan akan memberikan instruksi teknis yang berkaitan dengan implementasi program MBG di setiap wilayah, termasuk ketentuan baru tentang kewajiban kepemilikan sertifikat kebersihan dan sanitasi (SLHS) yang harus dimiliki oleh Unit Layanan Nutrisi (SPPG) atau MBG Kitchen.
Sementara itu, wakil kepala perselisihan juga akan memberikan instruksi kepada setiap kepala kantor pendidikan terkait dengan keterlibatan unit kesehatan sekolah (Inggris) untuk pengawasan program MBG.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengarahkan penyelidikan komprehensif tentang kasus keracunan massal program MBG di berbagai daerah.
Prabowo juga memerintahkan bahwa unit Layanan Pemenuhan (SPPG) telah ditutup sementara. Koordinator Divisi Makanan Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan arahan diikuti pada pertemuan koordinasi bersama dengan lembaga dan lembaga.
“Tentang arahan dan instruksi presiden, bahwa bagi pemerintah keamanan anak -anak adalah prioritas,” kata Zulhas pada konferensi pers di Jakarta pada hari Minggu (9/28).
“SPPG yang bermasalah untuk sementara ditutup, evaluasi dan investigasi dilakukan,” katanya.
Zulhas mengatakan bahwa salah satu penilaian yang ditekankan termasuk disiplin, kualitas, dan standar memasak di semua SPPG. Selain itu, semua pemangku kepentingan terlibat dalam proses meningkatkan program MBG.
“Jadi kedua pemerintah daerah, kementerian/ lembaga yang relevan harus aktif bersama untuk melakukan pengawasan,” kata Zulhas.
(TFQ/PT)