Jakarta, Pahami.id –
Sopir taksi sepeda motor online (Dayung) menuntut klaim yang membawa tindakan hari ini di depan sebuah gedung DPRakan dipenuhi oleh pemerintah dan parlemen.
Ketua Asosiasi Pengemudi Garda Ojol Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan bahwa beberapa perwakilan Ojol telah bertemu DPR.
Permintaan pertama mereka, tagihan transportasi online untuk memasuki Prolegna 2025-2026, dikatakan dipenuhi.
“Untuk mengisi kekosongan atau nama, RUU ini membutuhkan waktu lama, presiden telah mengambil alih dengan menyusun peraturan presiden atau presiden, sehingga perlindungan atau kepastian hukum untuk taksi sepeda motor online memiliki wewenang yang sama dengan presiden untuk disampaikan secara langsung,” kata Igun di depan gedung parlemen.
Dia mengatakan penangguhan itu juga akan mengendalikan masalah klaim OJOL lainnya, terkait dengan diskon maksimum aplikator.
“Telah disetujui oleh Parlemen Indonesia dan pemerintah dan negara yang untuk 90 persen taksi sepeda motor online dan untuk perusahaan aplikasi maksimum 10 persen dan akan diatur dalam Spres sehingga peraturan di luar peraturan presiden turun,” katanya.
Igun mengklaim bahwa klaim tarif makanan dan barang juga akan ditampung melalui penangguhan. Demikian pula, klaim audit investigasi 5 persen.
“Kelima dari keberadaan program yang berbahaya bagi pengemudi taksi sepeda motor online seperti kehadiran aceng, slot, berbagai pesanan dan program lainnya, semuanya akan dihilangkan.
Dia menjelaskan bahwa selama pertemuan itu, wakil pembicara Indonesia Saan Mustopa, Cucun Ahmad dan para pemimpin komisi yang relevan.
“Jika penangguhan sedang menunggu kegiatan presiden karena informasi yang kami terima akan pergi ke luar negeri, mungkin sebelum meninggalkan luar negeri, atau setelah meninggalkan luar negeri, itu akan ditandatangani,” katanya.
(Yoa/dal)