Jakarta, Pahami.id —
Amerika Serikat memveto permintaan tersebut Dewan Keamanan PBB untuk segera menerapkan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Hak veto tersebut diberikan dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB mengenai konflik di Gaza yang terjadi pada Jumat (8/12).
“Resolusi tersebut berbeda dengan kenyataan,” kata perwakilan AS di PBB Robert Wood, seperti dilansir AFP. Ia juga menambahkan bahwa resolusi tersebut “tidak akan memberikan dampak positif di lapangan.”
Dalam pemungutan suara tersebut, 13 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung rancangan resolusi singkat yang diajukan Uni Emirat Arab.
Sementara itu, Inggris tetap netral.
Pemungutan suara tersebut dilakukan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (6/12) mengambil langkah langka dengan secara resmi memperingatkan 15 anggota Dewan Keamanan PBB tentang ancaman global dari serangan militer Israel yang telah berlangsung selama dua bulan di Palestina.
Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 negara anggota yang terdiri dari 10 anggota tidak tetap dan lima anggota tetap yakni Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis.
[Gambas:Video CNN]
Resolusi tersebut dapat diambil jika mendapat persetujuan dari sembilan anggota tanpa negara anggota tetap menggunakan hak vetonya.
Pada masa invasi Israel, Dewan Keamanan PBB menjadi sorotan karena berulang kali gagal mengeluarkan resolusi atau pernyataan kemanusiaan terkait situasi yang semakin memprihatinkan di Jalur Gaza.
Beberapa pihak berpendapat bahwa DK PBB telah gagal dalam perannya sebagai pasukan penjaga perdamaian.
Sepanjang invasi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober, hampir 17.500 warga Palestina tewas dan puluhan ribu lainnya luka-luka. Pada periode yang sama, DK PBB hanya mengeluarkan resolusi satu kali ketika kursi kepresidenan berada di tangan Tiongkok.
Sebelumnya, AS dan Israel menentang gencatan senjata karena yakin hanya akan menguntungkan Hamas.
Washington malah mendukung penghentian pertempuran untuk melindungi warga sipil dan mengizinkan pembebasan orang-orang yang disandera Hamas dalam serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober.
Gencatan senjata tujuh hari – yang menyebabkan Hamas membebaskan beberapa sandera dan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza – berakhir pada 1 Desember.
Setelah beberapa upaya gagal untuk mengambil tindakan, Dewan Keamanan pada bulan November 2023 menyerukan penghentian sementara pertempuran untuk memungkinkan akses bantuan ke Gaza, yang kemudian digambarkan oleh Guterres sebagai “mimpi buruk kemanusiaan yang semakin meningkat.”
AS lebih memprioritaskan diplomasinya sendiri, dibandingkan tindakan DK PBB, untuk memenangkan pembebasan lebih banyak sandera dan menekan Israel agar lebih melindungi warga sipil di Gaza dalam menanggapi serangan Hamas yang menurut Israel telah menewaskan 1.200 orang.
Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (12/7) mengakui ada “celah” antara niat Israel untuk melindungi warga sipil dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta Israel benar-benar melindungi keselamatan warga sipil di Gaza.
(AFP/Kris)
!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,’script’,’//connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘1047303935301449’);
fbq(‘track’, “PageView”);