Jakarta, Pahami.id —
Peneliti Korea Selatan menangkap Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol di kediamannya di Seoul hari ini, Rabu (15/1).
Tim investigasi gabungan yang dipimpin Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Senior (CIO) berhasil menangkap Yoon pada pukul 10.33 waktu setempat. Setelah itu, dia dibawa ke kantor CIO untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Yoon dituduh melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan setelah diberlakukannya darurat militer pada 3 Desember 2024.
Juga, apa yang terjadi setelah Yoon ditangkap oleh CIO hari ini?
Yoon akan diinterogasi pada pukul 11.00 waktu setempat hingga selesai.
“Interogasi dimulai pukul 11.00 di ruang interogasi yang direkam dengan video,” menurut CIO dalam keterangan resmi, dikutip Yonhap.
Menurut pejabat, pemeriksaan dilakukan oleh Wakil Kepala CIO Lee Jae Seung dan dihadiri oleh perwakilan hukum Yoon.
CIO disebut fokus menangani dugaan pemberontakan terkait darurat militer mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Mereka telah menyiapkan pertanyaan hingga 200 halaman, katanya Yonhap.
Inti dari tuduhan tersebut adalah pertanyaan apakah Yoon memerintahkan militer dan polisi untuk menyeret beberapa anggota parlemen keluar dari gedung Majelis Nasional selama deklarasi darurat militer.
Jaksa menuduh Yoon mengeluarkan perintah untuk mengunci gedung parlemen sehingga anggota oposisi tidak bisa masuk dan gagal mengakhiri darurat militer.
Jaksa juga menuduh Yoon memerintahkan komandan pertahanan Seoul untuk “menembak jika perlu, memecahkan jendela dan menyeret mereka keluar.”
Ia juga diduga menyebut nama-nama politisi yang patut ditangkap. Mereka adalah Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, pemimpin oposisi Partai Demokrat Lee Jae Myung, dan kemudian pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Han Dong Hoon.
CIO kemungkinan akan menanyakan apakah presiden mengerahkan militer untuk merebut server jaringan utama di Komisi Pemilihan Umum Nasional. Yoon mengatakan ada “kecurangan pemilu” dan meminta KPU untuk menyelidiki tuduhan tersebut.
CIO juga melihat Yoon berusaha membentuk badan legislatif luar biasa untuk menggantikan parlemen yang dikuasai oposisi.
Tak hanya itu, CIO diperkirakan akan menanyakan bagaimana keputusan darurat militer itu dikeluarkan. Keputusan tersebut melarang aktivitas politik parlemen dan partai, sebuah klausul yang dianggap melanggar Konstitusi.
Kecurigaan mengenai apakah Yoon terus memberlakukan darurat militer secara hukum juga kemungkinan akan menjadi fokus pertanyaan.
Berdasarkan Konstitusi, presiden mempunyai hak untuk menyatakan keadaan darurat selama perang atau keadaan darurat atau krisis nasional yang setara dengan situasi tersebut. Namun, para pengamat berpendapat bahwa darurat militer yang diterapkan Yoon tidak memenuhi standar ini.
Yoon memerlukan tinjauan Kabinet dan persetujuan dua pertiga anggota Kabinetnya untuk mengumumkan darurat militer.
CIO memiliki waktu 48 jam untuk menanyai Yoon sebelum meminta surat perintah penangkapan resmi.
Setelah diperiksa, Yoon kemungkinan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, dekat kantor CIO.
(isa/bac)