Jakarta, Pahami.id —
Pesta Pheu Thai Thailand mereka yang berkuasa memilih putra mantan Perdana Menteri Thaksin ShinawatraPaetongtarn Shinawatra, sebagai calon pengganti PM Srettha Thavisin yang baru saja dipecat.
Paetongtarn merupakan putra bungsu Thaksin yang kini berusia 37 tahun. Saat ini, Paetongtarn menjabat sebagai Ketua Umum Pheu Thai dan merupakan seorang pengusaha. Selama ini Paetongtarn dikenal sebagai politisi liberal yang mendukung hak-hak LGBT.
“Kami memutuskan untuk mencalonkan Paetongtarn Shinawatra,” kata Sekretaris Jenderal Pheu Thai Sorawong Thienthong dalam konferensi pers di Bangkok, Kamis (15/8).
Parlemen Thailand akan menggelar pemungutan suara pada Jumat (16/8) untuk memilih menyetujui atau tidaknya Paetongtarn sebagai PM menggantikan Srettha.
Srettha dipecat dari jabatannya sebagai PM oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand karena dugaan pelanggaran etika, setelah menunjuk seorang mantan narapidana menteri ke dalam kabinetnya.
Lima dari empat hakim sepakat bahwa Srettha dipecat karena ketidakjujuran.
Hakim Mahkamah Konstitusi menyebut Srettha telah melanggar etika dengan menunjuk menteri yang merupakan mantan narapidana. Menurut MK, tindakan Srettha “sangat melanggar standar etika.”
Hakim MK Punya Udchachon mengatakan Srettha mengetahui bahwa Pichit Chuenban telah divonis bersalah pada tahun 2008 ketika dia mengangkatnya sebagai menteri.
Namun, Srettha mengabaikan rekam jejak Pichit dan tetap memasukkannya ke dalam kabinet pemerintahan.
Pichit Chuenban merupakan pengacara yang dekat dengan keluarga mantan PM Thaksin Shinawatra. Ia diangkat menjadi Menteri Kantor Perdana Menteri pada perombakan kabinet April lalu.
Pichit dipenjara selama enam bulan pada tahun 2008 karena korupsi.
Menanggapi pemecatan tersebut, Srettha mengaku menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand. Ia menegaskan, selama memimpin Negeri Gajah Putih, ia selalu berusaha jujur.
“Saya menghormati keputusan tersebut. Saya tegaskan kembali bahwa selama hampir satu tahun menjabat posisi ini, saya telah berusaha dengan itikad baik untuk memimpin negara dengan jujur,” kata Srettha seperti dikutip AFP.
(rds)