Site icon Pahami

Berita 17+8 Tuntutan Demo Agustus, Sebagian Lewati Tenggat Hari Ini

Berita 17+8 Tuntutan Demo Agustus, Sebagian Lewati Tenggat Hari Ini


Jakarta, Pahami.id

Bagian dari 17+8 klaim Orang -orang yang dibawa dalam gelombang demonstrasi Agustus lalu, jatuh hari ini, Jumat (5/9).

Permintaan telah disempurnakan berdasarkan aspirasi publik yang disaring oleh kombinasi publik. Permintaan dibagi menjadi dua bagian, permintaan pendek dan panjang.

Permintaan singkat untuk hari ini. Ada 17 klaim pendek kepada pemerintah DPR dan partai politik yang diminta untuk diajukan pada 5 September 2025.


Titik klaim termasuk penarikan keselamatan publik dan memastikan tidak ada kejahatan pengunjuk rasa; membekukan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru untuk anggota DPR; Publikasi transparansi anggaran; dan menembak atau sanksi untuk kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik

Beberapa telah diisi. Salah satunya adalah sanksi untuk kader partai politik yang dianggap tidak etis dan memicu kemarahan publik.

Pihak -pihak seperti NASDEM dan PAN telah menonaktifkan kader mereka ke DPR yang dianggap memicu kemarahan publik. NASDEM dinonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach. Pan dinonaktifkan dengan Patrio dan Uya Kuya. PDIP menyampaikan permintaan maaf atas tindakan Deddy Sitorus dan Awarestuwati.

Pan dan Nasdem juga meminta DPR untuk menghentikan manfaat dan gaji mereka dinonaktifkan. Permintaan itu diproses oleh Parlemen Indonesia.

Bukan tuntutan singkat bahwa HDP, partai politik, atau pemerintah belum terpenuhi. Misalnya, pembebasan semua pengunjuk rasa 25-31 Agustus saat ini ditangkap oleh polisi.

Tuntutan lainnya yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti publikasi transparansi publik, TNI kembali ke Barak sampai pembentukan tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan semua pengunjuk rasa menjadi korban selama 25-31 Agustus.

Kemudian, ada 8 klaim panjang yang diberikan pada tenggat waktu yang harus dipenuhi paling lambat 31 Agustus 2026.

Permintaan termasuk pembaruan besar DPR; Reformasi partai politik, mengkonfirmasi RUU tersebut untuk menyita aset, untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi dan pekerjaan yang terdiri dari PSN, pekerjaan inventif untuk tata kelola dan di antara.

Berikut ini adalah daftar lengkap 17+8 klaim yang dibawa oleh publik dalam demonstrasi 25-31 Agustus 2025.

17 Permintaan dengan Batas waktu 5 September

1. Gambarkan TNI dari keselamatan publik dan pastikan tidak ada kejahatan pengunjuk rasa
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua pengunjuk rasa yang menjadi korban 25-31 Agustus
3. Membekukan manfaat baru, gaji, dan fasilitas untuk anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Dewan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat
6. Kebakaran atau pembatasan untuk kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. mengumumkan komitmen partai untuk berdekatan dengan orang -orang
8. Melibatkan kader partai dalam ruang dialog dengan orang -orang
9. Bebaskan semua pengunjuk rasa ditahan
10. Hentikan tindakan menekan dan kekerasan berlebihan terhadap pihak berwenang dalam mempertahankan demonstrasi
11. Proses penangkapan dan hukum anggota atau alat yang memesan atau mengambil tindakan menindas
12. TNI segera kembali ke Barak
13. TNI tidak dapat mengambil alih fungsi Kepolisian Nasional, menjunjung tinggi disiplin internal
14. Jangan memasuki ruang publik selama krisis demokratis
15. Pastikan upah sesuai untuk karyawan
16. Pemerintah segera mengambil tindakan darurat untuk mencegah penghentian massal
17. Dialog terbuka dengan serikat pekerja untuk solusi upah murah dan sumber luar

8 Permintaan tambahan untuk tenggat waktu 31 Agustus 2026:

1. Bersih dan pembaruan DPR besar -sekonder; Tangani audit dan tingkatkan kondisi untuk anggota DPR.
2. Reformasi Partai Politik; Partai -partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan bahwa fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
3. Reformasi sektor pajak yang adil
4
5. Reformasi Polisi untuk Profesional dan Humanis
6. TNI kembali ke Barak
7. Memperkuat Komisi Hak Asasi Manusia Nasional dan lembaga pengawasan independen lainnya
8. Tinjau kebijakan sektor ekonomi dan tenaga kerja; Mulai dari PSN, evaluasi hukum Sang Pencipta, dan tata kelola dan di antaranya.

(WIS)


Exit mobile version