Pahami.id – Tahun ajaran 2023/2024 SMP Negeri 3 Mlandingan, Situbondo, Jawa Timur hanya mendapatkan satu murid baru. Sekolah satu atap di Dusun Krajan, Desa Campoan, Mlandingan, Situbondo itu memang tergolong sedikit.
Jumlah keseluruhan siswa mulai dari kelas 7 sampai 9 hanya delapan siswa. Lebih banyak gurunya. SMPN 3 Mlandingan, Situbondo mempunyai lima orang GTT, tiga orang PPPK, dan satu guru PNS.
Kepala SMPN 3 Mlandingan Satap, Tjahyono Turni Widodo mengatakan, minimnya siswa mendaftar salah satunya disebabkan jumlah lulusan dari sekolah dasar yang sedikit.
Dia mengungkapkan, ada tiga sekolah Dasar di Desa Campoan dengan total siswa hanya sekitar 11 orang.
“Dari tiga SD negeri yang ada di Desa Campoan, Kecamatan Mlandingan ini mayoritas siswa yang lulus rata-rata tidak melanjutkan ke (tingkat) SMP. Tetapi banyak yang dipondokkan (ke pesantren) sehingga yang mendaftar ke SMPN 3 Mlandingan Satap hanya satu siswa,” ujarnya dikutip dari Times Indonesia–jaringan Pahami.id, Jumat (28/7/2023).
Widodo juga membenarkan bila jumlah guru di sekolahnya lebih banyak daripada muridnya.
“Ini lebih banyak gurunya. Padahal untuk memenuhi semua operasional sekolah itu menggunakan dana BOS, sedangkan dana BOS sendiri hitungannya dari jumlah siswa yang ada,” kata Widodo.
Pihaknya pun tidak bisa hanya mengandalkan dana BOS. Untuk memenuhi kebutuhan sekolah, Widodo mengaku juga melakukan penggalangan dana dengan sistem iuran.
Kepala Dispendikbud Situbondo melalui Kabid PPTK, Andi Yulian Haryanto mengakui setiap tahun jumlah sekolah di wilayahnya menurun. Karena itu, pihaknya telah melakukan penataan ulang kebutuhan guru.
“Jadi apabila ada guru yang lebih di suatu sekolah, akan kita distribusikan kepada sekolah lain yang gurunya masih kurang. Sehingga semua guru bisa bekerja secara maksimal dan tidak ada guru lagi yang menganggur, sehingga tugas yang diemban sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan,” katanya.
Sekolah yang gurunya lebih banyak akan didistribusikan ke lainnya. Pihaknya juga bakal melakukan kajian serta evaluasi.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Situbondo, Tolak Atin mengatakan, sebenarnya tidak masalah bila ada sekolah dengan jumlah siswa minim. Terpenting, menurutnya, masyarakat dapat mengakses pendidikan.
“Ini beda dengan misalnya siswanya banyak tetapi gurunya sedikit, ini perlu ditrassing. Untuk kasus siswa sedikit di Situbondo, ini perlu ada analisa dan kajian yang harus dilakukan oleh Dispendikbud, apalagi biaya operasional yang dibutuhkan sudah tidak sesuai. Tentu sekolah ini harus di merger,” katanya.