Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Sidang Paripurna MPR RI untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden diundur selama satu minggu. Sidang yang semula direncanakan pada 2 Desember 2026 kini dijadwalkan ulang menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Penjadwalan ulang ini diputuskan dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR. Keputusan tersebut diambil setelah MPR menerima surat dari Presiden terkait kesibukan agenda kenegaraan yang sangat padat.
Alasan Penundaan dan Proses Pemilihan
Muzani menjelaskan bahwa penundaan ini memberikan waktu tambahan bagi Presiden untuk mempertimbangkan dua nama calon Wakil Presiden secara lebih matang. Presiden perlu melakukan koordinasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta berbagai tokoh sebelum mengajukan nama ke MPR.
“Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD pada hari ini menyetujui tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Muzani, Senin (16/11/2026).
Jika sidang tetap dilaksanakan pada 2 Desember, Presiden seharusnya mengirimkan nama calon paling lambat 18 November 2026. Aturan tersebut mengharuskan pengajuan nama dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan sidang.
Pembentukan Panitia dan Tim Verifikasi
Selain menetapkan jadwal baru, Rapat Gabungan juga menyepakati struktur kepanitiaan untuk proses pemilihan. Panitia ad hoc akan diketuai oleh Bambang Wuryanto dengan didampingi dua wakil ketua serta 36 anggota dari fraksi dan kelompok DPD.
Untuk proses verifikasi, MPR menunjuk Lestari Moerdijat sebagai koordinator tim. Sementara itu, posisi ketua tim verifikasi dipegang oleh Habiburrahman dengan sekretaris yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.
