Tim Supervisi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera melakukan peninjauan ke sejumlah desa di Kota Subulussalam, Aceh, untuk memetakan kebutuhan pemulihan pascabencana. Langkah ini diambil guna mengatasi banjir berulang yang disebabkan oleh sedimentasi, kerusakan tanggul, serta rendahnya badan jalan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Lae Soraya.
Penanganan difokuskan pada perlindungan permukiman, pemulihan akses jalan, dan pemenuhan air bersih. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian meliputi Desa Binanga, Muara Batu, Panglima Sahman, Suak Jampak, dan Sukamaju.
Prioritas Infrastruktur dan Penanganan Terintegrasi
Di Desa Binanga, luapan banjir merendam jalan sepanjang satu kilometer dan menghambat mobilitas warga. Kebutuhan mendesak di wilayah ini mencakup peninggian badan jalan, pembangunan tanggul, serta pengeboran sumur untuk air bersih.
Sementara itu, di Desa Muara Batu, perlindungan terhadap rumah warga dan SD Negeri Muara Batu-Batu menjadi prioritas. Solusi yang diusulkan adalah pemasangan sheet pile sepanjang dua kilometer serta percepatan relokasi sekolah ke lahan yang telah tersedia.
Ketua Tim Supervisi Kota Subulussalam, Kombes Pol Reinhard Reimond Huwae, menekankan pentingnya keterpaduan dalam penanganan bencana. Ia menyatakan, “Diperlukan langkah percepatan, penguatan koordinasi lintas OPD, serta penanganan yang terintegrasi antara aspek tata kelola anggaran, pembangunan infrastruktur, pengelolaan hunian darurat, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.”
Evaluasi Anggaran dan Bantuan Sosial
Dukungan anggaran menjadi instrumen krusial dalam realisasi pemulihan ini. Hingga saat ini, realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Kota Subulussalam tercatat sebesar Rp 39,15 miliar atau 45,47 persen dari pagu Rp 85,60 miliar.
Tim supervisi menemukan adanya penggunaan anggaran yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan, sehingga diperlukan reviu bersama BKD, Bappeda, dan Inspektorat. Selain infrastruktur, pengelolaan hunian sementara (huntara) di Desa Binanga juga akan dibenahi, termasuk pendataan ulang penerima manfaat dan perbaikan fasilitas pendukung.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial senilai Rp 181,62 juta berupa perlengkapan keluarga dan tenda. Pemerintah daerah didorong untuk menyelaraskan data pengungsi secara terpilah guna memastikan bantuan tepat sasaran bagi kelompok rentan seperti balita, anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
