Berita

Saksi Akui Rutin Setor Ratusan Juta untuk Urus Izin Tinggal WNA

Seorang saksi mengaku terpaksa menyetor Rp 80-130 juta secara rutin untuk mengurus izin tinggal WNA di Ditjen Imigrasi karena adanya biaya tambahan tidak resmi.

2 menit baca
Suasana persidangan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Suasana persidangan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengungkapkan praktik pungutan liar dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026), Joko mengaku rutin menyetor uang antara Rp 80 juta hingga Rp 130 juta.

Joko menjelaskan bahwa ia dimintai biaya tambahan tidak resmi sebesar Rp 1 juta untuk setiap permohonan izin tinggal. Hal ini dilakukan karena permohonan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan (ITK) ke Izin Tinggal Terbatas (Itas) miliknya tak kunjung disetujui oleh pihak imigrasi.

Modus Pungutan Liar di Imigrasi

Menurut Joko, permintaan biaya tambahan tersebut pertama kali disampaikan oleh terdakwa Tessar Bayu Setyaji, yang saat itu menjabat sebagai Kasubdit Alih Status Izin Tinggal. “Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, Pak, kurang lebih Rp 1 juta,” ujar Joko saat menjawab pertanyaan jaksa.

Selanjutnya, terdakwa Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS mengarahkan mekanisme pembayaran tersebut melalui mantan karyawan Joko bernama Nur Adib. Pembayaran dilakukan secara tunai sejak pertengahan 2022 hingga pertengahan 2025 dengan nominal yang bervariasi sesuai permintaan.

Joko mengaku terpaksa memenuhi permintaan tersebut karena khawatir permohonan izin tinggal kliennya tidak diproses. Ia juga merasa takut akan mendapatkan komplain dari klien jika dokumen keimigrasian tersebut tidak segera terbit.

Dakwaan Terhadap Silmy Karim

Kasus ini menyeret eks Wamen Imipas Silmy Karim dan sejumlah pejabat imigrasi lainnya. Silmy didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian dengan total nilai mencapai Rp 168,9 miliar, di mana ia diduga menerima bagian sebesar Rp 1,2 miliar.

Jaksa menyebutkan bahwa pemerasan dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan dokumen keimigrasian. Selain dakwaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp 2,5 miliar dan saham di beberapa perusahaan sekuritas senilai Rp 31,3 miliar.

PENULIS