Pahami

4 Pimpinan DPD RI Dinilai Layak Dipertimbangkan Jadi Cawapres

Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta

Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta

Melansir laporan News detik pada Selasa (17/11/2026), dua pakar dari disiplin ilmu berbeda menilai empat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI layak dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto. Pakar komunikasi politik Lprof Dr Dra Lely Arrianie dan pakar hukum Dr Lismanida melihat adanya kombinasi pengalaman pemerintahan serta representasi daerah yang kuat pada figur-figur tersebut.

Menurut Lely, pasangan pemimpin nasional ideal tidak harus memiliki latar belakang yang sama. Perbedaan latar belakang justru menjadi kekuatan untuk membangun pemerintahan yang efektif.

“Satu militer, satunya sipil. Satu partai politik, satunya nonpartai. Satu berpikir makro, satunya memahami persoalan teknis pemerintahan,” ujar Lely, Selasa (17/11/2026).

Profil Empat Pimpinan DPD RI

Keempat figur yang dinilai layak masuk bursa cawapres adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga wakil ketua, yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Sultan Baktiar Najamudin merupakan senator asal Bengkulu yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu.

Sementara itu, GKR Hemas adalah senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pengalaman panjang di parlemen. Yorrys Raweyai mewakili Papua Tengah dengan rekam jejak di parlemen nasional, dan Tamsil Linrung merupakan senator Sulawesi Selatan yang berpengalaman sebagai anggota DPR RI.

Tinjauan Konstitusi dan Pembagian Peran

Dari sisi hukum tata negara, Lismanida menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan wakil presiden pengganti harus berasal dari partai politik. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wapres, MPR memilih wapres dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Kedua pakar sepakat bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto melalui mekanisme konstitusional. Kehadiran nama pimpinan DPD RI ini memberikan perspektif baru mengenai keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah dalam pemerintahan nasional.

Exit mobile version