Pahami

Pemerintah Serahkan DIM RUU Adminduk ke Komisi II DPR RI

Mendagri Tito Karnavian saat rapat bersama Komisi II DPR membahas RUU Adminduk.

Mendagri Tito Karnavian saat rapat bersama Komisi II DPR membahas RUU Adminduk.

Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Penyerahan dokumen tersebut dilakukan dalam rapat bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pembaruan aturan ini bertujuan untuk menyesuaikan kerangka hukum administrasi kependudukan dengan perkembangan teknologi informasi. Pemerintah ingin membangun sistem administrasi nasional yang lebih terpadu dan berbasis digital.

“Pemerintah memahami bahwa RUU ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperbaiki rumusan norma yang ada tetapi juga membangun sistem administrasi kependudukan nasional yang semakin terpadu, berbasis digital,” kata Tito.

Penguatan NIK sebagai Identitas Tunggal

Dalam DIM tersebut, pemerintah mengusulkan penyesuaian jumlah pasal dari 150 menjadi 155 pasal, sementara sistematika tetap terdiri dari 18 bab. Tito menyebutkan bahwa penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal menjadi salah satu fokus utama dalam transformasi layanan publik.

Saat ini, integrasi NIK telah diterapkan pada layanan Ditjen Pajak, BPJS, serta kerja sama dengan Polri untuk pembuatan SIM. Pemerintah menekankan bahwa interoperabilitas sistem harus didukung oleh standar data, tata kelola akses, serta keamanan informasi yang ketat.

“NIK menjadi identitas yang digunakan secara konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat tidak terus-menerus dibebani dengan proses identifikasi yang berulang-ulang,” ujar Tito.

Selain itu, pemerintah melakukan penyesuaian istilah dari “pendataan penduduk” menjadi “pendaftaran penduduk” dalam rumusan RUU. Langkah ini diambil untuk menjaga kesesuaian konsep dengan kerangka pencatatan sipil atau statistik hayati secara internasional.

Exit mobile version