Pahami

Partai Koalisi Serahkan Penunjukan Cawapres Baru ke Prabowo

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat bersama pimpinan partai koalisi.

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat bersama pimpinan partai koalisi.

Sejumlah petinggi partai yang tergabung dalam KIM Plus menyatakan tidak mengusung kader internal sebagai calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keputusan ini diambil setelah para ketua umum partai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan mendiskusikan kandidat wakil presiden baru bersama partai koalisi dalam waktu satu pekan ke depan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa PAN tidak mengajukan nama kader untuk posisi tersebut.

“Tapi tadi beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu, nanti untuk dia mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden, ya. Tetapi catatan, kalau dari kader PAN, nggak ada,” kata Zulhas.

Sikap Partai Koalisi dan Pandangan Pakar

Senada dengan PAN, Partai Demokrat juga menegaskan tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya akan mengikuti mekanisme konstitusional dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo.

Waketum PKB Jazilul Fawaid turut membenarkan bahwa partai koalisi menyerahkan sepenuhnya penunjukan pengganti Gibran kepada Prabowo. Ia meyakini Presiden akan memberikan pilihan terbaik bagi bangsa.

Di sisi lain, pengamat politik mulai memetakan sosok potensial untuk posisi tersebut. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyarankan agar sosok berlatar belakang ekonomi dipertimbangkan untuk membantu Presiden mengatasi tantangan stabilitas harga dan lapangan kerja.

Nama-nama Potensial yang Mencuat

Direktur Utama KedaiKOPI, Hendri Satrio, menyebutkan tiga nama yang dinilai potensial mengisi posisi wapres. Ketiga tokoh tersebut adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, dan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman.

“Ada 3 kelompok besar. Pertama, Partai Gerindra dan koalisi. Kedua partai non-koalisi. Ketiga, profesional atau masyarakat sipil, termasuk di dalamnya para menteri. Di jalur sipil, ada figur-figur seperti Rosan, Amran, dan Sultan Najamuddin DPD RI,” ujar Hendri Satrio.

Spekulasi mengenai sosok pengganti ini dinilai krusial untuk menjaga momentum politik menjelang Pemilu 2029. Para pakar menekankan pentingnya sosok yang mampu menjawab tantangan ekonomi agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintahan ke depan.

Exit mobile version