Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan pandangan kritis terkait usulan pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Pigai menegaskan bahwa relokasi satwa langka tersebut harus dilakukan secara terukur karena berpotensi berdampak buruk bagi lingkungan.
Pernyataan ini disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, turut menyoroti adanya sebagian kawasan TNUK yang disebut masuk ke dalam wilayah usaha pertambangan (WUP).
Risiko Relokasi dan Analogi Pelanggaran HAM
Pigai mencontohkan kebijakan pelestarian satwa di Rwanda yang tetap mempertahankan habitat asli sebagai tempat hidup satwa liar. Menurutnya, memindahkan satwa dari habitat alaminya berisiko membuat mereka gagal beradaptasi dan tidak berkembang biak dengan baik.
“Oleh karena itu, kalau di Ujung Kulon ada pemerintah atau siapa pun yang berusaha memindahkan mereka dari tempat kehidupannya, maka itu akan bertentangan. Itu dari sisi binatang atau jenis hewan,” ujar Pigai.
Lebih lanjut, Pigai menganalogikan pemindahan paksa satwa dengan konteks kemanusiaan. Ia menyebut bahwa memindahkan komunitas secara paksa dari tempat kehidupannya merupakan kategori pelanggaran HAM berat.
Dugaan Kepentingan Bisnis di Balik Wacana
Selain aspek ekosistem, Pigai juga menyinggung adanya dugaan kepentingan bisnis di balik wacana pemindahan badak jawa tersebut. Ia menyampaikan hal ini berdasarkan pengalamannya saat menangani berbagai perkara serupa.
“Ini pengalaman saya sebagai mantan anggota Komnas HAM yang menangani kasus. Sampai sekarang saya masih menangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis,” pungkasnya.
Sebelumnya, Rieke Diah Pitaloka juga mendesak agar dilakukan penilaian dampak HAM dan lingkungan atas penerapan WUP di kawasan TNUK. Ia menekankan bahwa kepatuhan prosedur perizinan saja tidak cukup untuk membuktikan terpenuhinya kewajiban HAM.
