Pahami

Mendagri Minta Data Medis dan Perbankan Tak Masuk Sistem Dukcapil

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan usulan penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Kependudukan. Ia meminta agar data rekam medis dan perbankan masyarakat tidak diwajibkan untuk masuk ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Tito menegaskan bahwa pengaturan mengenai data balikan dari kementerian atau lembaga ke Kemendagri harus dirumuskan secara cermat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perluasan kewenangan yang melampaui tujuan pembentukannya.

Batasan Jelas untuk Data Sektoral

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026), Tito menjelaskan bahwa pemerintah memandang data balikan sebagai instrumen penting untuk pemutakhiran data kependudukan. Namun, ia menekankan perlunya batasan yang jelas mengenai sumber dan ruang lingkup data tersebut.

“Pemerintah mengusulkan agar data balikan dimaknai sebagai data tertentu yang dihasilkan oleh pengguna sesuai kewenangannya dan disampaikan kepada penyelenggara untuk keperluan pemutakhiran serta pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Tito.

Tito memberikan contoh bahwa rekam medis merupakan data pribadi spesifik yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Oleh karena itu, ia menilai tidak tepat jika data tersebut diwajibkan menjadi data balikan umum dalam sistem Dukcapil.

Menjaga Kerahasiaan Data Perbankan

Selain data kesehatan, Tito juga menyoroti pentingnya menjaga kerahasiaan data perbankan. Menurutnya, akses pemanfaatan data sektoral harus didasarkan pada kewenangan, tujuan, serta dasar hukum yang kuat.

“Sama dengan sistem perbankan juga demikian, untuk menjaga kerahasiaan perbankan. Apabila suatu data sektoral diperlukan untuk tujuan tertentu, akses pemanfaatannya harus didasarkan pada kewenangan, tujuan, serta dasar-dasar hukum yang ada,” imbuhnya.

Pemerintah berpandangan bahwa data sektoral yang berada dalam penguasaan produsen data asal tidak harus serta-merta disimpan sebagai data balikan dalam SIAK. Langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan data pribadi masyarakat tetap terjaga sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Exit mobile version