Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan dukungan pemerintah terhadap inisiatif Komisi II DPR RI dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Langkah ini dinilai krusial untuk memperbarui kerangka hukum agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan integrasi data.
“Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh,” ujar Tito dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Penguatan NIK dan Integrasi Data
Pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Kebijakan ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan publik sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan proses identifikasi berulang dengan nomor yang berbeda-beda.
Tito menegaskan bahwa integrasi data tidak berarti menggabungkan seluruh data sektoral ke dalam satu basis data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap memegang tanggung jawab atas data sektoral yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing.
“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” paparnya.
Transformasi Digital dan Layanan Adminduk
Selain NIK, pemerintah juga mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai sistem informasi yang merepresentasikan KTP elektronik. Transformasi ini mencakup pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelenggaraan administrasi.
Meski mengedepankan digitalisasi, pemerintah tetap memperhatikan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses perangkat atau kemampuan digital. Layanan adminduk juga dipastikan tetap berjalan dalam kondisi darurat, termasuk bagi korban bencana yang kehilangan dokumen identitas.
Tito mencontohkan efektivitas sistem data yang tersimpan di server Kemendagri saat menangani bencana di berbagai wilayah. Dengan data yang terpusat, dokumen identitas pengganti dapat diterbitkan dengan cepat bagi para pengungsi.
