Pahami

Legislator Gerindra Minta RUU Penyadapan Batasi Kewenangan Aparat

Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono saat memberikan keterangan terkait RUU Penyadapan.

Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono saat memberikan keterangan terkait RUU Penyadapan.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menegaskan bahwa RUU Penyadapan harus mengatur kewenangan aparat secara tegas. Regulasi ini diharapkan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam praktik penyadapan.

Bimantoro menekankan bahwa pembahasan RUU ini perlu menyeimbangkan tiga kepentingan utama. Ketiganya meliputi menjaga keamanan negara, mendukung penegakan hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Pentingnya Batasan Jelas dalam Penyadapan

Meski memahami penyadapan sebagai instrumen krusial untuk mengungkap kejahatan serius seperti korupsi, terorisme, hingga kejahatan siber, Bimantoro menilai kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan tanpa batas. Ia menyoroti pentingnya mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.

“Jangan sampai kewenangan penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara dan penegakan hukum justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Kita harus memastikan ada batasan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban,” ujar Bimantoro, Selasa (17/11/2026).

Bimantoro juga menyoroti polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama yang sempat menyita perhatian publik, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, persoalan tersebut harus dievaluasi secara serius terkait dasar hukum, kewenangan, dan tujuannya.

“Kami dari Fraksi Partai Gerindra merasa sangat tersinggung ketika pimpinan tertinggi kami menjadi objek utama dalam persoalan yang mencuat tersebut. Karena itu, persoalan ini harus dijelaskan secara terang. Apa dasar kewenangannya dan apa kepentingannya?” tambahnya.

Prinsip Legalitas dan Perlindungan Privasi

Lebih lanjut, Bimantoro menyatakan bahwa penyadapan harus berlandaskan prinsip legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan mendesak, serta proporsionalitas. Ia menegaskan bahwa kewenangan penyelidikan tidak boleh menjadi alasan untuk bertindak sewenang-wenang.

Ia berharap RUU Penyadapan dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat sekaligus menjamin perlindungan privasi masyarakat. Bimantoro menegaskan bahwa hukum tidak boleh memberikan kekuasaan tanpa batas kepada siapa pun.

“RUU ini harus menjadi instrumen untuk memperkuat keamanan negara sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai hukum memberikan kekuasaan tanpa batas kepada siapa pun,” pungkasnya.

Exit mobile version