Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tetap memprioritaskan penyidikan perkara suap sertifikat hak guna bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN. Langkah ini diambil di tengah proses pemeriksaan yang dilakukan Dewan Pengawas (Dewas) terhadap pegawai KPK terkait dugaan kebocoran dokumen dalam kasus tersebut.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Dewas maupun inspektorat. Namun, ia menegaskan bahwa fokus utama KPK saat ini adalah menuntaskan perkara yang sedang berjalan.
“Kami menghargai dan menghormati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewas dan inspektorat dalam rangka melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN,” ujar Taufik di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Pendalaman Sumber Dana dan Pengembangan Kasus
Penyidik KPK saat ini terus mendalami asal-usul uang yang disita dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus tersebut. Berdasarkan temuan sementara, uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan mutasi atau rotasi jabatan serta layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Taufik menambahkan bahwa KPK juga mengidentifikasi adanya pengurusan layanan pertanahan lain yang melibatkan pihak swasta di luar PT Summarecon Agung Tbk. Temuan ini membuka peluang bagi penyidik untuk mengembangkan perkara ke arah yang lebih luas.
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor dan dugaan jual-beli jabatan. Daftar tersangka tersebut meliputi Lampri, Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
