Anggota Komnas HAM, Amiruddin, mendesak agar persoalan pengungsi di Papua segera mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menangani kondisi pengungsi yang sudah berlangsung lama namun belum memiliki kejelasan nasib.
“Pengungsi di berbagai di Papua, khususnya di wilayah Papua Tengah dan Pegunungan, menjadi perhatian banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Amiruddin dalam Rapat Koordinasi Isu Pengungsi di Tanah Papua yang digelar di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dampak Operasi Keamanan terhadap Pengungsi
Amiruddin menyoroti bahwa masalah pengungsian di Papua tidak terlepas dari faktor keamanan. Menurutnya, operasi yang masih dilakukan secara masif di lapangan berpotensi meningkatkan jumlah pengungsi secara signifikan.
“Dalam konteks HAM, kita setuju atau tidak, pengungsi atau masyarakat yang bergerak jadi pengungsi tidak terlepas dari problem keamanan. Saya perhatikan kondisi di lapangan, operasi masih dilakukan. Kalau operasi masih dilakukan secara masif akan berdampak pada jumlah pengungsi yang bertambah,” jelasnya.
Ia memperingatkan bahwa pengungsi yang berada dalam waktu lama terancam kehilangan akses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian. Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu munculnya lost generation di Papua jika tidak segera ditangani pemerintah.
Pentingnya Koordinasi Lintas Sektoral
Komnas HAM mengusulkan Kementerian HAM menjadi titik koordinasi utama dalam penanganan pengungsi. Langkah ini diharapkan dapat menjamin pemenuhan hak dasar, termasuk akses pendidikan, administrasi kependudukan, dan bantuan sosial.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munafrizal, mengakui bahwa isu pengungsi merupakan tantangan konkret yang mendesak. Meski data pasti jumlah pengungsi belum tersedia, ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mencari rumusan konkret untuk memperbaiki kondisi di lapangan.
