Pahami

Komisi I DPR Usulkan RUU Kecerdasan Artifisial Masuk Prolegnas

Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.

Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.

Komisi I DPR RI resmi mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Artifisial (AI) untuk masuk dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah. Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan RUU Prolegnas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan bahwa regulasi mengenai AI sangat diperlukan saat ini. Menurutnya, Indonesia perlu segera memiliki aturan yang detail guna merespons perkembangan teknologi yang kian pesat.

"Dan satu lagi, yang bisa masuk di usulan jangka menengah, yaitu RUU tentang Kecerdasan Artifisial. Karena ini menjadi suatu kebutuhan karena sesuai perkembangan zaman dan juga teknologi per saat ini sehingga ada perlu pengaturannya karena melihat dengan best case practices di seluruh dunia, tentang artificial intelligence itu sudah ada aturan-aturan yang detail dari pemerintah masing-masing," ujar Dave.

Belajar dari Negara Lain

Dave menyoroti bahwa banyak negara lain telah memiliki regulasi mendalam terkait penggunaan AI. Ia mencontohkan Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang sudah lebih dulu melangkah, sementara negara di Eropa dan Amerika Serikat bahkan memiliki aturan yang lebih komprehensif.

Hingga saat ini, Indonesia disebut belum memiliki payung hukum khusus yang mengatur mengenai AI. Oleh karena itu, Komisi I DPR memandang urgensi untuk memasukkan RUU ini ke dalam agenda legislasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.

Agenda Legislasi Komisi I DPR

Selain RUU AI, Komisi I DPR saat ini tengah fokus membahas sejumlah undang-undang lainnya. Salah satu yang sedang dikerjakan secara intensif bersama pemerintah adalah RUU Ketahanan Keamanan Siber.

Komisi I juga sedang memproses RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang kini menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Selain itu, terdapat rencana perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang akan disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Exit mobile version