Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang menyiapkan regulasi mengenai extended producer responsibility (EPR) atau perluasan tanggung jawab produsen. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan produk yang telah digunakan oleh konsumen.
Sekretaris Utama KLH, Rosa Vivien Ratnawati, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Senin (16/11/2026). Menurutnya, langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi sirkular di Indonesia.
“Produsen itu perlu diwajibkan untuk me-redesign kemasan. Kedua, menarik kembali kemasan itu. Jadi, dia tidak hanya memproduksi barang, tapi juga harus bertanggung jawab terhadap penarikan kembali,” ujar Vivien.
Target Regulasi dan Ekonomi Sirkular
KLH saat ini tengah menyusun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) terkait penerapan EPR. Aturan tersebut ditargetkan dapat diundangkan pada Desember 2026 dan saat ini sedang dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum.
Penerapan EPR dinilai krusial untuk mengubah pola ekonomi linear menjadi ekonomi sirkular. Dalam konsep ini, produk yang telah dikonsumsi tidak langsung dibuang, melainkan diupayakan untuk digunakan kembali atau didaur ulang.
Namun, tantangan masih membayangi karena tingkat daur ulang sampah di Indonesia baru mencapai sekitar 10%. Rosa menyebut salah satu kendala utamanya adalah belum optimalnya pemilahan sampah dari sumbernya.
“Pemilahan sampah itu dibutuhkan karena dia harus bersih. Kalau bersih, kemudian akan lebih mudah untuk digunakan kembali,” jelasnya.
Penguatan Sektor Informal dan Insentif Industri
Pemerintah juga mendorong industri untuk merancang produk yang mudah didaur ulang. Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah kewajiban penggunaan recycle content atau kandungan material daur ulang dalam produk industri.
Rosa menambahkan bahwa pemerintah dapat memberikan insentif, seperti pengurangan pajak, bagi perusahaan yang memenuhi ketentuan tersebut. Selain itu, penguatan sektor informal menjadi sorotan karena 85% bahan baku perusahaan daur ulang berasal dari sektor ini.
Pemerintah berencana mengoptimalkan fasilitas seperti bank sampah, TPS 3R, hingga pusat pengumpulan sampah (collection center). “Artinya kita belum juga bisa membangun secara optimal collection center yang ada di masyarakat. Kita harus menggerakkan bank sampah, TPS 3R, dan sebagainya,” pungkasnya.
