Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membatalkan pengadaan perangkat LED senilai sekitar Rp535 miliar setelah dirinya menjabat.
Alasan Pembatalan Pengadaan LED oleh Kepala BGN
Sudaryono menjelaskan bahwa pengadaan LED tersebut tidak tercantum dalam pagu anggaran dan dinilai tidak dibutuhkan oleh lembaga.
“Saya masuk sebagai kepala badan, itu kemudian kami batalkan. Karena memang pagu anggarannya nggak ada,” kata Sudaryono di Gedung DPR RI, Kamis (3/9).
Selain itu, ia menegaskan bahwa BGN berupaya memastikan setiap proses pengadaan terlaksana berdasarkan kebutuhan dan manfaat nyata.
Prinsip Penggunaan Anggaran Negara
Sudaryono menekankan bahwa BGN menolak menggunakan anggaran negara untuk pengadaan yang tidak memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Kalau kita pengadaan itu bukan pengadaan karena pengin, tapi pengadaan itu karena memang diperlukan dan dibutuhkan. Sementara ini (LED) tidak dibutuhkan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa anggaran tersebut bersumber dari masyarakat luas yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Anggaran ini adalah uang rakyat. Tidak bisa kita kemudian saya sebagai kepala menggunakan ini se-enaknya seolah-olah itu uang nenek saya. Bukan, ini adalah uang rakyat yang setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya harus sebesar-besarnya,” tuturnya.
Melalui langkah tersebut, BGN memastikan tidak ada pengadaan barang yang dinilai mengada-ada di bawah kepemimpinannya.
Efisiensi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Di samping pembatalan pengadaan LED, BGN melaksanakan efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono menyampaikan bahwa pagu anggaran BGN untuk tahun 2026 yang semula mencapai Rp268 triliun mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp229 triliun setelah efisiensi.
“Jadi sudah kami efisiensikan sekitar Rp39 triliun,” katanya.
Pemutakhiran Data dan Penarikan Virtual Account
Langkah efisiensi tersebut terwujud salah satunya setelah BGN melakukan pemutakhiran data penerima manfaat program.
Semula, program MBG menyasar 63 juta penerima manfaat, tetapi jumlah itu turun menjadi sekitar 56 juta penerima setelah pemutakhiran.
Penurunan terjadi karena terdapat sekitar 6 juta penerima yang tercatat ganda serta penerima manfaat yang belum menerima program.
Selain itu, BGN menarik virtual account (VA) dari 414 dapur yang tercatat dalam sistem namun belum beroperasi.
Melalui langkah penarikan tersebut, sekitar Rp311 miliar berhasil dikembalikan kepada negara.
Sebagai langkah lanjutan, Sudaryono menyatakan pihaknya masih menyisir anggaran guna mencari peluang efisiensi yang lebih optimal.
Ia juga membuka kemungkinan anggaran MBG pada tahun 2027 berada di bawah Rp200 triliun, yang akan menyesuaikan dengan target efisiensi dan pembahasan bersama Kementerian Keuangan.
“Kalau memang dengan target yang kemudian disampaikan, itu kami berusaha untuk seefisien mungkin. Nanti kami coba bisa bahas lagi dengan Pak Menteri Keuangan dan juga kami bahas secara internal, kami hitung lagi,” ujarnya.