Titik panas atau hotspot yang mengindikasikan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kembali menunjukkan peningkatan signifikan, sehingga menempatkan kedua wilayah tersebut sebagai prioritas utama penanganan secara nasional.
Data Lonjakan Hotspot Karhutla Nasional
Berdasarkan data Sipongi milik Kementerian Kehutanan per 1 September, jumlah hotspot di Kalimantan Barat meningkat dari sebelumnya 273 titik menjadi 859 titik.
Selain itu, kenaikan juga terjadi di Kalimantan Tengah dari 253 titik menjadi 623 titik, Sumatera Selatan dari 20 titik naik ke 89 titik, serta Kalimantan Selatan dari 22 titik naik menjadi 73 titik. Di sisi lain, hotspot di Riau tetap berada pada posisi 0 titik, sedangkan Jambi mencatatkan kenaikan dari 0 titik menjadi 4 titik.
Langkah Pemerintah Hadapi Puncak Karhutla
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa pihaknya bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto segera turun langsung ke Pontianak untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan.
“Oleh karena itu besok, kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam ya, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi,” ucap dia.
Lebih lanjut, Raja Juli mengingatkan bahwa bulan ini merupakan periode kritis karena puncak El Nino terjadi pada September, sehingga ia meminta seluruh pihak menjaga situasi secara optimal.
Dorongan Penanganan Korban Asap Karhutla
Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah menetapkan status tanggap darurat dalam skala bencana nasional untuk penanganan korban asap kebakaran hutan dan lahan gambut.
“Penanganan korban asap karhutla gambut ini sudah harus tanggap darurat dalam skala bencana nasional agar kesehatan, kebutuhan dasar dan keselamatan penduduk tetap terjamin,” kata Peneliti Senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/9).
Sapta memaparkan bahwa dampak kabut asap telah meluas hingga mencakup jutaan penduduk di Pulau Kalimantan dan Sumatra, bahkan lintas batas negara sampai ke Filipina.
Tindakan Tegas Terhadap Badan Usaha
Kementerian Lingkungan Hidup mengambil tindakan tegas dengan menyegel 21 badan usaha yang diduga terkait dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat merinci bahwa 21 badan usaha tersebut terdiri dari 7 di Kalimantan Barat, 4 di Sumatera Selatan, 4 di Kalimantan Selatan, 3 di Kalimantan Tengah, serta masing-masing 1 di Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau.