Pahami

Bima Arya Dukung Revisi UU NTB dan NTT untuk Pacu Sektor Pariwisata

Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat menghadiri rapat di DPR RI.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat menghadiri rapat di DPR RI.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan dukungannya terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengaturan kekhasan daerah serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

Bima menekankan pentingnya kajian mendalam agar RUU tersebut mampu memperkuat kapasitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui sektor pariwisata. Ia menyebut bahwa model kebijakan yang diterapkan di Bali dapat menjadi referensi bagi pengembangan NTB dan NTT.

Adopsi Kebijakan Pariwisata Bali

Dalam Rapat Dengar Pendapat di Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026), Bima mengungkapkan bahwa pemerintah pusat mendukung keinginan kedua provinsi tersebut untuk mengadopsi regulasi yang serupa dengan Bali. “Kementerian Dalam Negeri tentu sangat memahami dan mendukung upaya atau keinginan dari dua provinsi ini untuk menjadikan apa yang diatur bagi Provinsi Bali untuk kemudian juga diadopsi dan dikembangkan di NTB dan di NTT,” ujar Bima.

Ia menambahkan bahwa penguatan kewenangan, termasuk terkait pungutan wisatawan asing, harus memiliki korelasi yang jelas dengan pertumbuhan ekonomi. “Kami sangat mendukung adanya penguatan kewenangan untuk pungutan dari wisatawan asing, tapi catatannya tadi tentu ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Sinkronisasi Pembangunan Daerah

Selain aspek pendanaan, Bima menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan pariwisata antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) harus menjadi pedoman yang terintegrasi dengan penganggaran dan tata ruang.

“RIPPARDA inilah, atau RIPDA inilah yang menjadi desain yang kemudian diturunkan dalam konteks penganggaran di daerah masing-masing dan juga dikoordinasi dengan pemerintah pusat,” ungkap Bima.

Bima juga mengapresiasi kolaborasi antara NTB, NTT, dan Bali dalam mengembangkan sektor pariwisata. Kerja sama tersebut dinilai mampu memperkuat konektivitas serta mendukung keterpaduan pengembangan destinasi di wilayah masing-masing.

Exit mobile version