Pahami

Bayi Meninggal di RSUD Tanjung Priok, DPRD DKI Desak Audit Menyeluruh

Gedung RSUD Tanjung Priok yang menjadi sorotan terkait kasus pelayanan medis.

Gedung RSUD Tanjung Priok yang menjadi sorotan terkait kasus pelayanan medis.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyoroti kasus meninggalnya seorang bayi di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa yang diduga berkaitan dengan keterlambatan penanganan medis saat persalinan ini memicu desakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di Jakarta.

Kenneth menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Ia menegaskan bahwa kehilangan seorang bayi merupakan duka yang sangat berat bagi orang tua.

“Saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kehilangan yang dirasakan orang tua. Semoga keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan berat ini,” ujar Kenneth, Selasa (17/11/2026).

Desakan Audit dan Perbaikan Sistem

Kenneth meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta untuk tidak sekadar melakukan pemeriksaan prosedur formalitas. Ia menekankan perlunya audit komprehensif untuk mengungkap penyebab pasti, tanggung jawab pihak terkait, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Jangan berhenti hanya pada audit di atas kertas. Harus dibuka secara objektif apa yang sebenarnya terjadi, di mana letak persoalannya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana memastikan kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta membangun sistem respons kegawatdaruratan persalinan yang terintegrasi di seluruh RSUD dan puskesmas. Menurutnya, fasilitas kesehatan harus memiliki standar operasional yang jelas, tenaga medis yang siaga 24 jam, serta ambulans yang selalu siap beroperasi.

Apresiasi Langkah Gubernur DKI

Kenneth turut mengapresiasi langkah cepat Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, yang telah memerintahkan pelaksanaan audit maternal-perinatal. Ia berharap instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan pembenahan nyata di lapangan agar keselamatan pasien menjadi prioritas tertinggi.

“Nyawa Warga DKI Jakarta tidak boleh bergantung pada seberapa cepat sebuah kasus menjadi perhatian publik. Pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat, bukan belas kasihan birokrasi,” tutup Kenneth.

Exit mobile version