Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari praktik judi online. Situs perjudian tersebut diketahui mengoperasikan servernya dari luar negeri, tepatnya di Finlandia dan Amerika Serikat.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, menjelaskan bahwa penggunaan server di luar negeri merupakan taktik sindikat untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum. “Sindikat ini mengoperasikan situs perjudian online ini dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berlokasi, diketahui lokasinya ada di luar negeri, yaitu negara Finlandia dan Amerika,” ujar Suhasto dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Penyitaan Aset dan Pemblokiran Rekening
Dalam operasi siber yang telah dilakukan sejak 2025 dan ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Oktober 2026, penyidik berhasil memblokir 322 rekening yang diduga sebagai penampung hasil kejahatan. Total aset yang disita dari rekening-rekening tersebut mencapai Rp 28.010.228.458.
Suhasto menegaskan bahwa jumlah aset yang disita berpotensi bertambah seiring berjalannya proses penyidikan. “Total aset keseluruhan yang disita itu sebesar Rp 28.010.228.458. Dan ini masih terus berkembang oleh penyidik yang kemungkinan bisa lebih besar lagi, karena diketahui bahwa website ini masih terus berjalan dan bisa diakses melalui VPN,” tambahnya.
Modus Operandi dan Penegakan Hukum
Sindikat ini menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari card game, live casino, hingga taruhan olahraga. Untuk mempermudah transaksi, mereka menyediakan berbagai metode pembayaran, termasuk QRIS, virtual account, transfer bank, e-money, hingga transfer pulsa.
Pihak kepolisian saat ini terus berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk pemblokiran situs. Terkait pemilik manfaat (beneficial owner), penyidik masih terus mengumpulkan bukti untuk penetapan tersangka. Para pelaku terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar berdasarkan UU ITE dan KUHP.
