Pahami

Badan Pengkajian MPR Bahas Rekonstruksi Desentralisasi dan Demokrasi Lokal

Badan Pengkajian MPR Bahas Rekonstruksi Desentralisasi dan Demokrasi Lokal

Melansir News detik, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Hindun Anisah menyatakan bahwa Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan landasan konstitusional bagi pelaksanaan otonomi daerah. Ketiga pasal tersebut mengatur hubungan kewenangan serta keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk mengakui kekhususan daerah tertentu.

Evaluasi Desentralisasi Asimetris

Dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026), Hindun menyampaikan bahwa implementasi desentralisasi asimetris masih memiliki karakteristik yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap pembagian kewenangan, hubungan fiskal, serta kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Hindun saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11). Diskusi ini turut menghadirkan tiga narasumber ahli, yakni Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Prof. Ahmad M. Ramli, Akademisi FISIP Unpad Dede Sri Kartini, serta Akademisi IPDN Petrus Polyando.

Hindun menegaskan bahwa kajian desentralisasi asimetris perlu mengidentifikasi sumber persoalan secara cermat. Tujuannya agar gagasan rekonstruksi tidak serta-merta diarahkan pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 jika masalahnya dapat diselesaikan lewat penyempurnaan regulasi.

Tantangan Demokrasi Lokal dan Kepala Daerah

Selain desentralisasi, diskusi ini juga menyoroti sistem demokrasi lokal dan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pelaksanaan demokrasi lokal saat ini dinilai masih menghadapi tantangan seperti tingginya biaya politik, politik uang, pengaruh modal, hingga polarisasi masyarakat.

Salah satu gagasan yang menjadi perhatian adalah penerapan sistem hibrida, di mana gubernur diangkat atau dipilih oleh Presiden, sementara bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat. Gagasan ini masih memerlukan pendalaman terkait legitimasi demokratis serta efektivitas koordinasi pemerintahan.

Exit mobile version